Militerisme, Dwifungsi TNI dan “Jadi, Gimana Panglima Hadi?”

Militerisme, Dwifungsi TNI dan “Jadi, Gimana Panglima Hadi?”

19 Maret 2018. Jauh sebelum isu masuknya miiter ke jabatan sipil.

Malam itu dingin, Saya masih ingat bagaimana rasanya kampul hangat itu. Di pinggir jalan, kita berbanyak menikmati HIK emperan toko.

Kala itu kita bahas, tentang bagaimana kampus akhir-akhir ini menjadi seperti apa, tentang tokoh-tokoh, tentang militer, tentang sipil, tentang Panglima TNI yang esok paginya akan berceramah di kampus.

Hampir 23.00

Beberapa kawan semakin datang semakin ramai. Sementara dalam boks boks pikiran kita, ada masalah tentang Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri yang salah satu poinnya memuat dimintanya keterlibatan TNI untuk membantu pengamanan unjuk rasa, demonstrasi, mogok kerja dan kerusuhan sosial.

Berbanyak kita cenderung untuk sepakat bahwa ruang pengamanan sipil bukanlah ruang militer. Masih ingat betul kita, ketika demonstran di depan PT. RUM Sukoharjo digampar aparat tentara dan polisi. Sepatu larsnya tebal juga pikirku.

Sebut saja boks masalah di atas sebagai “boks Marsekal Hadi”

“Boks Marsekal Hadi” inilah yang banyak kita bongkar.

“Kita tanya saja besok tentang perkara MoU Polri-TNI itu!”, cetus salah satu

“Yakin?”

“Bentang kan spanduk? Kasih kartu? Teriak?”

“Janganlah”

“Kalau Polri bisa bikin kesepakatan dengan TNI, kita bikin kesepakatan dengan TNI, Gimana?”

“Cadas, isinya? TNI tidak akan menggunakan kekuasan/kewenangan/kekuatannya untuk melakukan tindakan represif terhadap warga sipil?”

“Bungkus”

Kami pulang, bilangan 00.30. Badan direbahkan, mata ditutup, menunggu besok sambil lelap.

“Assholatu khairum minannaum!”. Adzan berkumandang.

20 Maret 2018.

Subuh seperti subuh biasa. Fajarnya juga biasa. 09.00 kita berangkat menuju Audit UNS, tempat acara.

MoU dibagikan, jaga-jaga akan disita, kita sebar ke banyak orang. Lalu duduk, makan snack, mendengarkan.

Pak Rektor masuk, juga Panglima. Semua hadirin berdiri. Acara dibuka. Rektor menberikan sambutan dengan mantap. Juga mempromosikan bedah buku biografi Marsekal Hadi berjudul: “Anak Sersan Jadi Panglima”. Untuk inspirasi kata Pak Rektor.

Tiba Panglima maju. Di baju lorengnya bertulis Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP. Nama yang sama dengan yang tertera di spanduk. Oh, beliau panglimanya.

Beliau bicara banyak. Luwes. Pandai. Pintar. Tentang Pancasila. Tentang Hak Asasi Manusia. Tentang tantangan bangsa. Tentang demokrasi. Demokrasi.

“Gimana bor? Kita angkat tangan, tanya, maju?”, obrolan via daring

“Gitu aja, kalo gak ada kesempatan tanya, angkat tangan minta tanya.”

“Oke?”

“Sip!”

Bersamaan Marsekal turun podium, kita bersamaan berdiri. Bertepuk tangan lalu mengangkat tangan. Memaksa berebut maju. Mikrofon diraih oleh kawan Saya.

“Saya mengapresiasi mas-mas TNI yang mau membantu warga desa panen raya. Itu keren!”, pujinya. Orang bertepuk tangan.

“Tapi kita mau klarifikasi, tentang MoU antara Polri dan TNI, kalau Bapak mau tadi bahas demokrasi dan hak azasi, bagi kami ini ancaman, bisa saja sepatu lars, atau moncong senjata membuat darah keluar dari organ kami. Bagaimana kami mau bela tanah air, tanah masyarakat?”

Tambah Saya singkat, “Kalau Bapak mau untuk membuat nota kesepahaman dengan Kapolri, berkenankah Bapak membuat nota kesepahaman dengan mahasiswa yang isinya TNI tidak akan menggunakan kekuatannya untuk melakukan represifitas kepada warga sipil?” cukup sopan bagi Saya.

Beliau menjawab panjang. Perkara filosifi Reog. Perkara komitmennya untuk menyelesaikan masalah dengan dialog alih-alih kekerasan.

“Kalau untuk MoU, nanti bisa dipertimbangkan”. Selesai.

Beliau turun. Berfoto.

“Gimana coy? Ditolak.”

“Ikut foto, kasih lagi, usahakan dibaca”

Kita mendesak, berfoto. Kertas MoU kembali kami sodorkan. Beliau membuka kertas, membaca, berterima kasih. Lalu menutup kertas dan mengembalikannya.

Saya buka lagi, sodorkan. “Bisa dibaca Pak dengan seksama dan dilihat poin-poinnya, lalu disini bisa ditanda tangani.”

“Sudah ya Mas, sini kertasnya biar dibawa aja”, tutur Pak Rektor. Pak Rektor mengambil MoU, lalu diserahkan kepada salah satu petugas UNS.

Selesai. Panglima pergi, beberapa kawan mengejar, mendesak ketika konferensi pers. Tapi percuma.

Sampai saat ini, Saya masih berprasangka baik. Nota kesepakatan itu barangkali tengah dibaca, di bawah langit malam yang sama oleh Panglima.

Lalu (barangkali) beliau berwudhu, mengambil dua rakaat sholat istikharah. Lalu menemukan jawaban. Dibuka kertas itu dan ditandatangani.

Esoknya beliau merapatkan kepada para pejabat teras TNI, nota kesepahaman itu ditembuskan kepada Presiden, Kapolri, seluruh Kodam, Korem, Kodim dan Koramil di indonesia.

Sehingga hari seterusnya, tidak ada lagi moncong senjata laras panjang di saat unjuk rasa. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi tentara menjaga tambang. Menggampar aktivis lingkungan. Tidak ada.

Dan kita bisa jelas nan mantap menjawab pertanyaan: TNI kuat bersama …?

 

 

Faith Silmi
Bukan anak Sersan, cuma sipil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares
Skip to toolbar