Mengulik bangsa yang sedang sakit dalam narasi September Berdarah. Oleh Saiful Muhjab (Penerima Manfaat Bakti Nusa 9 Regional Semarang

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan apalagi negara para oligarki. Kiranya begitulah kita mengenal dalam konstitusi yang sudah dirumuskan. Sebagai negara hukum yang memang dasarnya adalah UUD 1945 serta Pancasila, semua orang tentu memiliki hak yang sama dimata hukum, baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan. Semua berlaku untuk rakyat jelata maupun para penguasa, ini seharusnya. Belakangan ini atau akhir-akhir ini sejak era reformasi bergulir, begitu banyak sorotan dalam penegakan hukum di negara kita. Tentu ini bukan karena tidak adanya alasan, justru karena banyaknya alasan lah yang telah membuat mahasiswa serta rakyat yang bersatu mulai geram melihat para aktor politik atau pemerintah sendiri yang tidak mencerminkan keberpihakannya pada rakyat, terutama dalam penegakan hukum dan semangat lahirnya reformasi yang sedari awal menjadi semangat untuk menumbangkan kediktatoran serta otoritarianisme yang ada.

Tentu kita masih ingat bagaimana bangsa kita terpolarisasi dengan pemilu atau pilpres serta pesta rakyat yang digadang-gadang pestanya rakyat yang memakan banyak anggaran negara, lebih dari itu sejatinya kita masih juga mengingat kasus-kasus yang belum diselesaikan dan belum dituntaskan sesuai janji para pejabat yang ketika terpilih seolah-olah akan menuntaskan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai ini. Alih-alih ingin menyelesaikan permasalahan bangsa, tapi faktanya para pejabat serta pimpinan negara ini tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada, justru malah menambah kebobrokan serta permasalahan yang ada di negara ini.

Kita paham bahwa penegakan hukum (law enforcement) yang seharusnya menjadi program utama dan prioritas di negeri ini masih jauh dari harapan. Tujuan hukum yang menjamin rasa aman dan keadilan di negeri ini belum bisa diwujudkan secara optimal, tetapi justru terlihat samar-samar. Lihat saja, banyak aparat hukum yang terlibat kasus suap dan korupsi. Bahkan para wakil rakyat menjadi penyumbang terbanyak dalam pelaku korupsi yang terkenan operasi tangkap tangan oleh KPK. Miris sekaligus mengkhawatirkan, sebab narasi bernegara kita seolah-olah terkikis oleh mereka yang mementingkan kekayaan pribadi atau golongan bahkan partai sendiri. Dalam bukunya mafia hukum ; Oksidelfa Yanto menuliskan ada lima faktor yang menentukan dalam konteks penegakan hukum, diantaranya ; hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, budaya hukum, dan fasilitas hukum. Kelima komponen tersebut merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum. Akan tetapi, komponen yang paling utama untuk terciptanya penegakan hukum tersebut tentu para penegak hukum itu sendiri.

Sudah 21 tahun usia reformasi yang ada di negeri ini, tapi selama ini pula para penegak hukum termasuk pemerintah dan pejabat negara hanya sibuk berwacana dengan gagasan-gagasan tampilnya hukum sebagai panglima di negeri ini. Narasi para penguasa yang sibuk berwacana tapi minim atau bahkan tidak dieksekusi membuat legecy serta kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinya menjadi berkurang bahkan cenderung tidak lagi percaya, sehingga mosi tidak percaya muncul kepermukaan sebagai kamuflase dari banyaknya kebohongan serta kebobrokan para penguasa dalam mengelola negara ini.

September tahun 2019 menjadi sejarah baru bagi pergerakan serta lebih khusus untuk sejarah bangsa Indonesia. Puncak dari kekecewaan rakyat terhadap para pemimpin yang ada adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga rasuwa yang lahir dari rahim reformasi diusik, bahkan dilemahkan secara kelembagaan. Alih-alih janji untuk menguatkan ternyata faktanya justru sebaliknya. KPK merupakan lembaga yang sampai detik ini dipercayai rakyat bahkan mayoritas rakyat menolak pelemahan serta adanya revisi UU KPK apalgi ditambah rekam jejak calon pimpinan KPK nya yang bermaslah, tentu rakyat menolak dengan tegas.

Gelombang pergerakan mahasiswa serta elemen yang bersatu membuat sejarah reformasi kembali terulang, kekecewaan rakyat terhadap para penguasa menjadi akumulasi yang tidak terbendung lagi. Permasalahan yang ada di bangsa saat ini begitu kompleks sehingga seharusnya negara atau para pemimpin negara hadir dan menjadi kontributor dalam penyelesaian yang ada, bukan menjadi penambah masalah. Tentu kita tahu bagaimana media memberitakan bahwa masifnya gerakan diberbagai daerah bahkan di pusat telah membawa korban juga. Refresifitas yang jelas-jelas melanggar konstitusi telah menambah masa kelamnya di bulan september tahun ini. Kesadaran akan bernegara serta lebih khusus dalam penyelesaian masalah bangsa menjadikan semua elemen masyarakat bersatu melawan segala bentuk yang akan menghambat semangat reformasi saat ini. September berdarah telah mencatat sejarah bagi bangsa Indonesia, bahwa akumulasi kekecewaan rakyat terhadap para pemimpinanya telah membuka tabir gelapnya pengelolaan serta masih banyaknya mafia hukum yang akhirnya terbongkar, sehingga rakyat tidak lagi percaya terhadap pemimpin-pemimpinnya.

Mari tuntaskan amanah reformasi dan tegakan keadilan seadil-adilnya, jangan sampai reformasi dikorupsi apalagi menjadi kepentingan oligarki yang akan menghancurkan negeri.

 

Saiful Muhjab

Penerima Manfaat Bakti Nusa 9

Presiden Mahasiswa UNNES 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares
Skip to toolbar